Suara Kita !

  1
Arfan Novendi - 2014-12-12 15:18:11
TUKANG PARKIR DENGAN BARANG MILIK NEGARA Catatan seorang staf pengelola Barang Milik Negara* Menurut anda siapa sih orang paling siap mengembalikan apa yang dititipkan kepadanya.....barangkali jawaban kita akan sama “Tukang Parkir” Ya Tukang Parkir adalah manusia super yang sanggup mengembalikan apapun benda, barang, kendaraan atau sesuatu yang dititipkan kepadanya, silahkan perhatikan sebagus apapun, semewah dan semahal apapun dan sangat mungkin dan pasti apa yang dititipkan adalah juga menjadi bagian keinginannya, cita-cita dan harapanya bahkan bisa jadi itu adalah kebutuhan hidup yang teramat sangat baginya, tapi ternyata semua itu dengan “ikhlas” dia kembalikan dan pulangkan ke yang memilikinya...ya walaupun dia dapatkan sedikit atau banyak manfaat dari “keikhlasanya” menjaga, menggunakan barangkali atau sesekali memanfaatkan barang titipan tersebut selama dalam tanggung jawabnya. Demikianlah juru dan tukang parkir yang kita ceritakan, selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Bagian Kedua Tentang Pengguna dan Kuasa Pengguna Barang, pada pasal 6 Ayat 2 Poin e menjelaskan bahwa Pengguna Barang/Kuasa Pengguna barang menggunakan Barang Milik Negara yang berada penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian/lembaga. Terlihat jelas dan nyata sekali kalau BMN ataupun BMD adalah barang, aset, kekayaan titipan negara kepada para pemangku kebijakan dan kepentingan baik ditingkat kementerian/lembaga, pemprov ataupun pemda sampai pada tingkat satuan kerja dan SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Ditambahkan dalam PMK Nomor 244/PMK.06/2012 tentang tata cara Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara diketentuan umum pada pasal 1 poin 2 dijelaskan lagi tentang Penggunaan BMN adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMN yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan. Menjadi kelaziman dan barangkali sebuah keharusan setiap pemimpin dinegeri tercinta ini mulai dari orang nomor satu dinegeri ini, nomor dua para menteri sebagai pimpinan Kementerian/lembaga, sampai dengan pimpinan satker secara vertikal ke daerah, anggota dewan dan senator yang terhormat dari pusat sampai daerah, pimpinan daerah dari gubernur sampai lurah dan walinagari mendapatkan “titipan” Barang Milik Negara/Daerah dalam rangka menunjang tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab mereka, alasan “penitipan” inipun sangat jelas dan dilindungi payung hukum yang jelas sesuai dengan ulasan kita di awal yaitu PP 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D. Mengakhiri catatan singkat ini penulis kembali kembali ke kisah awal tentang tukang parkir, juru parkir yang dengan ikhlas dan ridho mengembalikan apa yang dititipkan kepada mereka dengan catatan sipenitip memberikan imbalan atau jasa atas penjagaan dan pemeliharaan tukang parkir atas barang titipannya seikhlasnya sepantasnya...he..he ternyata “imbalan” ini pun dinegeri tercinta ini malah sudah distandarkan. Begitu juga dengan mereka yang “dititipkan” barang, aset dan kekayaannya oleh negara untuk masa tertentu sesuai kesepakatan, SK jabatan, Kontrak kerja atau apapun nama dan istilahnya kemudian sesuai dengan aturan yang jelas dan legal juga bahwa pemangku jabatan tadi “dititipkan” fasilitas berupa Barang Milik Negara/daerah mulai dari rumah, kendaraan, laptop, ipad, smartphone bahkan barangkali sampai pakain dan atribut yang melekat dibadan mereka dijamin “sipenitip”. Lalu suatu ketika “sipinitip” sesuai perjanjian diawal kembali meminta semua barang dan fasilitas yang dititipkan untuk mereka, ternyata kebanyakan “tukang parkir” ini malah lupa dan meresa nyaman dengan manfaat yang diambil dari barang titipan tadi sehingga terkadang enggan dan teramat sulit melupakan titipan tadi........bahkan teramat sulit untuk mengembalikannya sampai harus menuggu yang “empu” barang meminta “secara resmi”, apa lacur terkadang barang titipan ini malah “dikondisikan” menjadi miliknya secara pribadi tentunya kembali dengan “payung” hukum yang jelas dan legal. Ada masa manfaat yang diatur dalam PMK Nomor 59/PMK.06/2013 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, inilah “pembenaran” yang diambil para tukang parkir. Ternyata para “tukang parkir” kehilangan jati diri dan mencoreng arang kemuka sendiri dengan “membenarkan” titipan menjadi atau berencana menjadikan atau juga sengaja menunda untuk sampai batas akhir masa manfaat barang “titipan” tadi, sehingga akan menjadi legallah usaha mendapatkannya. Tapi sungguh mereka lupa kalau barang “titipan” tadi adalah BMA (Barang Milik Allah) bukan hanya sebagai BMN/D (Barang Milik Negara/Daerah) yang dititipkan kepada mereka. Semoga para tukang parkir kembali kehabitanya sebagai tukang parkir yang begitu ikhlas mengembalikan titipan dalam bentuk apapun ketika sipinitip meminta barang titipannya. Semoga. Arfan Novendi Staf Pengelola BMN ISI Padangpanjang 085274677177 arfannovendi@gmail.com
  pro
denbei67@gmail.com - 2014-12-31 09:18:58
semoga pak arfan tetap semangat dan tidak lupa dengan BMA